perkembangan sistem ekonomi indonesia dari masa ke masa

Perkembangan sistem ekonomi di indonesia

Disajikan dalam perspektif sejarah yaitu secara kronologis-history.

Tahapan perkembangan :

1.     Masa sebelum terjajah ( < tahun 1600 )

2.     Masa penjajahan ( tahun 1600 - 1945 )

3.     Masa sebelum 1966/ Orde Lama ( tahun 1945 - 1966 )

4.     Masa sesudah 1966 ( era Orde Baru )

ERA ORDE LAMA ( 194_ - 1966 )

Perekonomian berkembang kurang menggembirakan :

• Kehidupan politik tidak stabil ( pergantian kabinet )
• Defisit anggaran belanja negara terus meningkat ( cetak uang baru > inflasi - sejak 1955- )
• Nasionalisasi perusahaan asing - 1951 / 1958 ( UU No 78 / 1958 tentang Investasi Asing > tutupnya Bursa Efek Jakarta > pelarian kapital )
• Hilangnya pangsa pasar ( gula, karet alam dll ) dalam perdagangan internasional ( ekspor < 10% PDB > neraca pembayaran tertekan > depresiasi rupiah )
• Kejanggalan sistem moneter ( Bank merupakan hasil nasionalisasi termasuk BI ( De Javasche bank ), BI ( 1953 ) berfungsi : (1) menstabilkan nilai mata uang (2) mengatur sirkulasi uang (3) mengawasi dan mengembangkan perbankan dan kredit, memasok kredit / premi kepada pemerintah sebesar 30% dari penerimaan pemerintah - 1957/58, sistem pengendalian kurs.

MASA PERALIHAN ( 1966 - 1968 )

Peralihan kepemimpinan akibat pemberontakan PKI. 
Ekonomi kacau :

• Ketidak-mampuan memenuhi kewajiban utang LN ( >US $ 2milyar )
• Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran impor
• Ketidak-berdayaan mengendalikan anggaran belanja dan memungut pajak
• Laju inflasi tinggi (30-50% perbulan)
• Sarana dan prasarana ekonomi yang buruk
• Prioritas kebijakan ekonomi:

1. Memerangi inflasi
2. Mencukupkan stok pangan (beras)
3. Merehabilitasi prasarana perekonomian
4. Meningkatkan ekspor
5. Menediakan /menciptakan lapangan kerja
6. Mengundang kembali investasi asing

Dalam jangka pendek, program ekonomi ORde Baru :

1. Tahap penyelamatan (juli-desember 1966)
2. Tahap rehabilitasi (januari-juni 1967)
3. Tahap konsolidasi (juli-desember 1967)
4. Tahap stabilisasi (januari-juni 1968)

Kebijakan yang ditempuh: anggaran berimbang, terbentuknya IGGI, kembali jadi anggota IMF,UU PMA, PMDN, Perbankan,Bank sentral, bank asing. 
Dalam jangka panajng berupa Repelita yang dimulai 1 April 1969.

ERA PJP I

Sasaran : Trilogi Pembangunan -pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. 
Per-pelita 
Repelita I (1969-74) : prioritas adalah stabilitas ekonomi. Pelita II (1974-79): prioritas adalah pertumbuhan ekonomi. 
Pelita III-Vi: pemerataan

Kinerja perekonomian dalam Pelita I-II cukup memuaskan :

1.     Pertumbuhan ekonomi 7% pertahun

2.     Pertumbuhan ekonomi 11% jadi 24% terhadap PDB

3.     Tabungan pemerintah meningkat

4.     Penerimaan devisa meningkat (migas -80%)

Tahun 1970-an perekonomian Indonesia mengalami gangguan :

1. Harga minyak dunia turun dan kuota produksi minyak
2. Ekspor neto turun 38% dan ekspor nonmigas turun 30% sedangkan impor nonmigas meningkat
3. Neraca berjalan defisit US$2,7milyar (1981) dan US$6,7milyar (1982)
4. Pertumbuhan ekonomi 2,24% (1982)

Implikasinya :

1. Angaran belanja dihemat (1983-84)
2. Menambah pinjaman LN
3. Membatasi impor dan mendorong ekspor nonmigas
4. Mengurangi perjalanan ke LN
5. Menggalakkan produksi Dn
6. Devaluasi rupiah (1983)
7. Penjadwalan ulang proyek pemerintah
8. Menaikkan harga bbn (1984)
9. Pengurangan subsidi pupuk /pestisida
10. Bunga berdasarkan mekanisme pasar
11. Sistem pagu kredit dihapus

Pelita IV : kebijakan dregulasi dan debirokratisasi. Pelita V Perekonomian Indonesia membaik engan pertumbuhan 6,7%/tahun. 
Selama PJP I : pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7%/tahun, pendapatan perkapita naik dari US$70 (1969) jadi US$770 (1993), penduduk miskin turun dari 70 juta orang (60%) jadi 25,9 juta orang (13,7%).

Aspek Ekonomi 
Berhasil mencapai stabilitas nasional, yang dicapai melalui:

1.     Penelolaan makro ekonomi yang berhati-hati

2.     Partisipasi masyarakat meningkat

3.     Anggaran berimbang dan dinamis

4.     Penerapan devisa bebas

5.     Terpeliharanya stabilitas nasional (Ekonomi dan politik).

Struktur ekonomi mulai berimbang, baik dari aspek produksi, penerimaan pemerintah, maupun penerimaan ekspor/devisa. 
Sektor moneter berkembang pesat: jumlah bank meningkat dari 111 (1988) menjadi 239 (1994), peranan bank swasta meningkat, lembaga keuangan nonbank tumbuh pesat ternasuk pasar modal. 
Kewajiban membayar utang LN meningkat : jatuh tempo, yendaka.

PENDAPATAN NASIONAL

Prestasai ekonomi Indonesia dapat diukur dengan variabel agregat, yaitu Pendapatan Nasional. 
Melalui Pendapatan Nasional dapat diketahui: Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan perkapita, dan Struktur ekonomi. 
Tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan pendapatan perkapita.

Pendapatan Nasional dapat diartikan :

• Sempit: National Income (NI)
• Luas: PDB/GDB, PNB/GNP. PNN/NNP

METODE PERHITUNGAN 
Pendapatan Nasional Indonesia dihitung oleh BPS dengan menggunakan konsep PDB. 
Metode perhitungan PDB:

• Pendekatan produksi: nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu perekonomian dalam setahun
• Pendekatan pendapatan: balas jasa yang diterima faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi (gaji, upah, sewa bunga, laba -sebelum dipotong pajak)
• Pendekatan pengeluaran: jumlah permintaan akhir, yang terdiri dari konsumsi (RT dan Swasta nirlaba), investasi (swasta), pengeluaran pemerintah (konsumsi), hasil perdagangan luar negeri neto (Ekspor - Impor)
•  
• PNB = PDB + pendapatan neto atas faktor LN 
  Pendapatan Neto atas faktor LN: pendapatan faktor produksi WNI di LN - pendapatan atas faktor produksi WNA di DN

PERTUMBUHAN EKONOMI 
Pertumbuhan ekonomi = (PDBt - PDBt-1)/PDBt-1 x100% 
Pertumbuhan ekonomi riil diperoleh setelah menghilangkan pengaruh perubahan harga. Atau dihitung dari PDB atas harga konstan. 
Untuk merubah dari harga berlaku keharga konstan:

• Metode revolusi: menilai produksi dengan harga tahun dasar.
• Metode ekstrapolasi: memperbaharui nilai tahun dasar sesuai dengan indeks produksi/tingkat pertumbuhan riil tahun sebelumnya.
• Metode deflasi: membagi nilai masing-masing tahun dengan harga relatif (indeks harga x 1/100)

PENDAPATAN PERKAPITA 
Pendaptan Perkapita= PDB /jumlah penduduk

Klasifikasi Negara berdasarkan PNB perkapita - Bank Dunia

Kelompok Negara	PNB Per Kapita (US$)
Berpendapatan Tinggi	> 8,625
Berpendapatan Menengah-Atas	2,786 - 8,625
Berpendapatan Menengah	696 - 2,786
Berpendapatan Atas	< 696

STRUKTUR EKONOMI 
Struktur ekonomi:

• Tinjauan makro - sektoral (sektor ekonomi)
• Tinjauan keruangan (desa, kota)
• Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan (etatis, egaliter)
• Tinjauan birokrasi (sentralisasi, desentralis

SISTEM EKONOMI INDONESIA

Sistem: Suatu organisasi yang menjalin interaksi berbagai subjek/objek serta pernagkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. 
Sistem Ekonomi: Suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. 
Unsurnya:

• Manusia Sebagai subjek
• Barang-barang ekonomi sebagai objek
• Kelembagaan yang mengatur dan menjalin dalam kegiatan ekonomi

Kelembagaan: lembaga ekonomi, cara kerja, hukum dan peraturan, kebiasaan/prilaku/etika masyarakat. 
Sistem ekonomi berkaitan dengan falsafah, pandangan, pola hidup masyarakat. 
  
 

Konteks Pengutuban	Liberalisme	Komunisme
Ideologi politik	Libera	Komunis
Pemerintahan	Demokrasi	Otokrasi
Kenegaraan	Egaliter	Etatis
Birokrasi	Desentralisasi	Sentralisasi
Ideologi ekonomi	Kapitalis	Sosialis
Pengelolaan ekonomi	Mekanisme pasar	Perencanaan terpusat

Krakteristik sistem ekonomi:

• Sistem pemilikan sumberdaya/faktor produksi
• Keleluasaan masyarakat berkompetisi
• Kadar peranan pemerintahan dalam perekonomian

Sistem ekonomi kapitalis: mengakui kepemilikan individu, leluasa untuk berkompetisi, campur tangan pemerintah minimal. 'Setiap orang menerima sesuai dengan prestasi'. 
Sistem ekonomi sosialis: Kepemilikan pada negara, menekankan kebersamaan masyarakat, campur tangan pemerintah sangant kuat.'Setiap orang menerima sesuai dengan kebutuhan'. 
Salah satu pembeda kapitalis-sosialis: peranan pemerintah. Untuk melihat peranan pemerintah:

Faktual-struktural: Y = C + G + (X-M)

Pengeluaran Pemerintah	Share (PDB)
1970	9,05
1980	10,32
1990	8,87
1993	9,85

Sejarah: pengorganisasian ekonomi

Sistem Ekonomi Indonesia: ada pemilikan pribadi disamping kepemilikan pemerintah, ada keleluasaan berkompetisi disamping pengaturan pemerintahan, campur tangan pemerintah bisa kuat dan minimal tergantung konteks.

DISTRIBUSI PENDAPATAN 
DAN 
PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Prestasi pembangunan ekonomi yang dilihat dari indikator pendapatan perkapita telah banyak mendapat kritik. 
Untuk melengkapi ukuran prestasi pembangunan ekonomi digunakan juga indikator distribusi pendapatan. 
Distribusi pendapatan mengukur ketimpangan atau kemerataan pembagian hasil-hasil pembangunan yang diterima rakyat. 
Ukuran distribusi pendapatan: 
1. Kurva Lorenz 
2. Indeks Gini 
3. Kriteria Bank Dunia

KURVA LORENZ 
Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendaptan nasional dikalangan lapisan penduduk. Kurva Lorenz ditunjukkan oleh garis diagonal dalam box.

 
            Presentasi Jumlah Penduduk

INDEKS GINI 
Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau kemerataan distribusi pendapatan. Nilai koefisien gini (G) antara 0 dan 1 (0<1). 
Rumus indeks gini: 
          n 
G = 1 - E (Xi+1 - Xi) (Yi + Yi+1) 
          1 
                   n 
G = 1 - E fi (Yi + Yi+1) 
          1 

Keterangan: 
G = Indeks gini 
Fi = proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas I 
Xi = proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas I 
Yi = proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas I

KRITERIA BANK DUNIA 
Bank Dunia membagi penduduk dalam tiga kelas, yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menegah, dan 20% penduduk berpendapatan rendah menerima bagian pendapatan nasional.

Adapun kriteria, bila penduduk berpendapatan rendah: 
Menerima < 12% pendapatan nasional: ketimpangan tinggi 
Menerima 12 - 17% pendapatan nasional: ketimpangan sedang 
Menerima > 17% pendapatan nasional: ketimpangan rendah

Pentingnya pembahasan mengenai ketimpangan distribusi pendapatan, karena berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Makin timpang distribusi pendapatan secara tidak langsung mencerminkan makin banyak penduduk miskin. 
Selain itu, aspek pemerataan pembangunan secara teoritis sering diperhadapkan dengan konsep efisiensi dan pertumbuhan.

Pemerintah sudah memulai sejak Pelita III untuk mengupayakan pemerataan pendapatan pembangunan dan hasil-hasilnya. hal ini tercermin pada kebijaksanaan delapan jalur pemerataan:

1.     Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan.

2.     Pemerataan kesenpatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

3.     Pemerataan pembagian pendapatan.

4.     Pemerataan kesempatan kerja.

5.     Pemerataan kesempatan berusaha.

6.     Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khusuanya bagi generasi muda dan wanita.

7.     Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air.

8.     Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Dalam konteks pemerataan pembagian pendapatan dapat dilihat dari aspek:

1. Antarlapisan masyarakat 
2. Antardaerah (desa-kota) 
3. Antarwilayah (Propinsi/Kabupaten)